Tupoksi Dinas

Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda

Tugas Pokok Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

 

Fungsi dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 026 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

  1. penyusunan dan melaksanakan kebijakan perencanaan dan perancangan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertamanan dan pemakanan beserta kegiatan penunjangnya berpedoman kepada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
  2. penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi yang ramah lingkungan dengan mengutamakan sumber daya dan kearifan lokal di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertamanan dan pemakanan beserta kegiatan penunjangnya;
  3. penyusunan rencana pembanguan dan pengembangan serta peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman perkotaan serta pertamanan dan pemakanan beserta kegiatan penunjangnya;
  4. penyelenggaraan fungsi opersional dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman serta pertamanan dan pemakanan beserta kegiatan penunjangnya;
  5. pelaksanaan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman serta Pertamanan dan Pemakanan beserta Kegiatan Penunjangnya;
  6. pengesahan Site Plan Perumahan termasuk kawasan siap bangun (Kasiba), lingkungan siap bangun (Lisiba) dan kaveling tanah matang (KTM)  baik untuk rumah umum, rumah khusus maupun rumah Negara;
  7. pengesahan Site Plan pembangunan kembali kawasan yang terkena bencana dan rawan bencana, kawasan lingkungan hunian kumuh dan penataan pada kawasan lingkungan hunian tidak terencana dan tidak teratur;
  8. penerbitan perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  9. penerbitan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
  10. pelaksanaan serah terima pengelolaan PSU kepada Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  11. pengesahan hasil registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaa rumah serta perencanaa prasarana, sarana dan utilitas PSU tingkat kemampuan kecil.
  12. fasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menetapkan lokasi kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungn siap bangun (Lisiba), serta memberikan pendampingan bagi orang perorang yang melakukan pembangunan rumah swadaya;
  13. pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman serta Pertamanan dan Pemakanan beserta Kegiatan Penunjangnya;
  14. penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
  15. pelaksaanaan administrasi Dinas Perumahan dan Permukiman;
  16. pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan dan Permukiman;
  17. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.